BATULICIN – DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna pengambilan keputusan dua Raperda yakni Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan Raperda tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, H Hasanuddin, dihadiri Asisten III Setda Tanah Bumbu M Yamani, Kamis (4/11/26).
Yamani menyampaikan, terkait Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memandang bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang memerlukan penanganan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, kesempatan kerja, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
Berdasarkan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, terdapat beberapa hal yang menjadi penguat dan pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
“Raperda ini diperlukan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan,”ucapnya.
Kedua, penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan melalui program yang tepat sasaran, didukung pemutakhiran data masyarakat miskin, serta mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ketiga, upaya penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan akses permodalan bagi usaha mikro dan ultra mikro.
Keempat, keberhasilan penanggulangan kemiskinan memerlukan sinergi antara perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat, dengan didukung koordinasi, pendampingan, pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan.
Kelima, pelaksanaan seluruh program tersebut harus disertai perencanaan dan penganggaran yang terukur, akuntabel, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memandang bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan memiliki arti penting dan strategis dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah.
Adapun Raperda tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian bersama. Pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas, kompetensi, keterampilan, dan daya saing masyarakat serta aparatur pemerintah.
Sumber daya manusia merupakan modal utama sekaligus penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, serta berkelanjutan.
“Perlu Kami tegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia bukan sekadar program sektoral, melainkan investasi strategis bagi masa depan Kabupaten Tanah Bumbu,”
Karena itu, kebijakan ini harus memiliki landasan hukum yang kuat, arah pelaksanaan yang jelas, serta komitmen bersama untuk memastikan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
