DPRD Tanah Bumbu Setujui Penetapan Propemperda Tahun 2027

TANAH BUMBU – DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripuna dengan agenda persetujuan penetapan program Badan Pembentukan PeraturanDaerah (Bapemperda) ataskerja sama dalampenyusunan dan pencermatanPropemperda Tahun 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, dihadiri Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais,Senin (16/11/26).

Sebelumnya, melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang ditetapkan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bupati Andi Rudi Latif melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Eryanto Rais menyampaikan, penyusunan PROPEMPERDA merupakan instrumen pengendali arah kebijakan hukum daerah (legal policy) agar setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas pada tahun 2027 mendatang benar-benar memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Antara lain asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bagi masyarakat

“Penyusunan PROPEMPERDA Tahun 2027 yang hari ini memiliki makna yang sangat strategis karena selaras dan terintegrasi langsung dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2030,” tegasnya.

Dibawah payung besar Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, seluruh daftar Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2027 baik usulan inisiatif DPRD maupun prakarsa Pemerintah Daerah telah diselaraskan guna menopang 7 (tujuh) Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, yakni:

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta pelatihan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkompetensi, berkarakter, serta dilandasi iman dan takwa;

2. Meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan kesehatan guna mewujudkan masyarakat Tanah Bumbu yang sehat, produktif, dan sejahtera;

3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta memperluas lapangan pekerjaan melalui penguatan UMKM berbasis industri unggulan;

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mempercepat konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah;

5. Mewujudkan penataan kota dan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan kelestarian tata ruang dan lingkungan hidup;

6. Meningkatkan prestasi di bidang seni, budaya, dan olahraga serta melestarikan warisan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal; dan

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.

Dengan disetujuinya PROPEMPERDA Tahun 2027 ini, kita telah meletakkan fondasi regulasi yang kuat agar program-program strategis daerah mulai dari peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, pelestarian budaya lokal, hingga reformasi birokrasi berbasis digital—memiliki kepastian hukum dan dukungan penganggaran yang terukur.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar segera mempersiapkan Naskah Akademik maupun Kajian Akademik serta draf Rancangan Peraturan Daerah secara cermat dan mendalam sejak dini.

 “Saya juga menekankan pentingnya penerapan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, akademisi, tokoh adat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah, sehingga produk hukum daerah yang lahir nantinya benar-benar aspiratif, implementatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, penyusunan Peraturan Daerah harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *