TANAH BUMBU – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu,Abdul Rahim, mengungkapkan lambannya pembangunan infrastruktur di Pulau Sawangi Batulicin.
Salah satu penyebabnya adalah karena persoalan perizinan.
Hal itu terungkap dalam rapat bersama antara Komisi II DPRD bersama Asisten I Pemkab Tanah Bumbu, Dinas Pekerjaan Umum, serta unsur Kecamatan dan Kelurahan Batulicin.
Rahim mengakui,persoalan perizinan ini sudah seringkali ia suarakan namun mengalami kendala dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
“Salah satu kendala yakni status lahan yang masih berada di bawah kewenangan BKSDA,”ungkapnya,Senin (9/2/25).
Padahal lanjutnya,pembangunan infrastruktur adalah hak masyarakat setempat.
Kondisi saat ini juga berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam pembangunan ekonomi dan akses transportasi.
“Masyarakat Pulau Sawangi sulit mendapatkan akses infrastruktur yang layak, meskipun sudah lebih dari satu dekade diperjuangkan,” tegas Rahim.
Dengan keterbatasan akses tersebut, menjadi penghambat utama kemajuan pembangunan utamanya sektor perikanan serta pariwisata di Pulau Sawangi.
“Masyarakat masih harus berjuang untuk mendapatkan akses yang layak. Ini harus segera dituntaskan,”tegas Rahim.
Rahim menambahkan, saat masyarakat Pulau Sewangi sangat mendambakan dibangunnya pelabuhan/Jetty untuk memperlancar akses masyarakat.
Dirinya berharap,pemerintah daerah dan pusat bisa segera menyelesaikan persoalan ini agar pembangunan di Pulau Sawangi dapat tumbuh pesat.
“Ini bukan hanya tentang membangun jalan, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu kepastian,”tutupnya.”
