Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berkomiten dalam meningkatkan akses layanan publik. Salah satunya dengan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanah Bumbu menggelar Forum Konsultasi Publik dengan tema “Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Terselenggaranya MPP (Mal Pelayanan Publik)” di Hotel Ebony, Batulicin, Kamis (11/7/24).
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tanbu, Eka Saprudin, saat membuka FGD tersebut mengatakan, Forum ini memungkinkan kolaborasi antara entitas pembangunan dan stakeholder untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
“Forum konsultasi publik menjadi wadah awal yang penting dalam menentukan kebijakan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas,” ujarnya.
Menurutnya, setiap perangkat daerah wajib menyelenggarakan forum konsultasi publik sebagai amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017.
Eka menekankan pentingnya penyusunan rencana strategis untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tanah Bumbu 2021-2025. Yaitu “Membangun Tanah Bumbu Maju, Mandiri, Religius dan Demokratis.”
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sebagai instansi yang berperan dalam penanaman modal dan perizinan, maka DPMPTSP wajib menjaring aspirasi stakeholder melalui forum konsultasi publik untuk merancang kebijakan pelayanan, mengukur dampak kebijakan, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.
“DPMPTSP untuk menjaring permasalahan pelayanan publik, khususnya bidang penanaman modal, perizinan, dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP),”
Sehingga forum tersebut dapat di manfaatkan untuk merancang pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.
Eka berharap, melalui forum ini pelayanan publik di Tanah Bumbu akan semakin optimal, transparan, dan akuntabel.
Masyarakat dan stakeholder di harapkan dapat terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
(edw/mc/wtol).
