TANAH BUMBU – Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Markas besar (Mabes) TNI mengapresiasi kesiapan PT Borneo Indobara (BIB) Tangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan.
Kepala Unit Kerja sama dan Bakti Kesehatan (Kaunit Kermabaktikes) Puskes TNI Kolonel Laut (K) Dr. dr. Hisnindarsyah, mengungkapkan, pihaknya baru saja melakukan kunjungan kerja ke PT BIB guna meninjau langsung kesiapan taktis dan kolaborasi lintas sektoral dalam penanggulangan Karhutla di wilayah Kalimantan Selatan.
“Ini sebagai langkah penguatan di tingkat teritorial, Mabes TNI juga menginstruksikan satuan jajaran setempat, termasuk Kodim 1022/Tanah Bumbu dan Yonif TP 828/BWM, untuk tetap berada dalam kondisi siaga tinggi guna mendukung penuh penanganan Karhutla di wilayah regional,” terang Hisnindarsyah.
Kedatangan tim disambut langsung oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Borneo Indobara, Supandi, didampingi team External Relation dan team ERT.
Dalam audiensi tersebut, Supandi memaparkan sistem mitigasi internal PT BIB yang menerapkan respons cepat. Perusahaan mengaktifkan Tim Darurat Tanggap Karhutla, patroli rutin, serta pemantauan titik api (hotspot).
“Sinergi operasional kemanusiaan PT Borneo Indobara selama ini telah meluas ke berbagai daerah lintas sektoral, bahkan hingga pengiriman bantuan ke luar provinsi,” ungkapnya.
Langkah mitigasi ini tidak hanya mencakup Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), tetapi juga menjangkau zona penyangga (buffer zone) hingga radius 500 meter, dengan komitmen penanganan awal 30 menit setelah api terdeteksi.
Pemantauan ini merupakan implementasi dari amanat undang-undang terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam membantu pemerintah daerah menanggulangi bencana alam.
Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, kesiapan Satgas Karhutla yang melibatkan kedinasan daerah, pihak swasta, serta stakeholder terkait di Tanah Bumbu dinilai telah berjalan maksimal dan memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Data dan hasil evaluasi dari kunjungan ini nantinya akan dilaporkan ke komando pusat sebagai bahan rujukan kebijakan strategis ke depan.
(Rel)
