BANJARMASIN – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerjq di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan.
Kunjungan itu dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Hibah dari pemerintah pusat ke daerah,22 hingga 24 Januari 2026.
Dalam kunjungan itu,rombongan diterima oleh Gusti Dahliana Kesuma, SE, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan, bersama jajaran, di Banjarbaru.
Komisi II DPRD Tanah Bumbu dipimpin langsung oleh Harmanudin,beserta anggota Komisi II lainnya yakni Gusti Erwin Arifin,Rusdi, Abdul Rahim, Tarmiji,dan Muhammad Haris Fadillah.
Konsultasi dan koordinasi tersebut membahas pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Hibah yang merupakan komponen penting dalam struktur pendapatan daerah.
Komisi II menilai kedua sumber pendanaan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kesinambungan keuangan daerah serta keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.
Beberapa hal penting yang menjadi pokok pembahasan diantaranya regulasi terbaru yang mengatur Dana Bagi Hasil dan Dana Hibah,penyaluran, penghitungan,mekanisme pengalokasian, penyaluran.
Selain itu, turut dibahas potensi kendala administrasi, keterlambatan penyaluran, serta pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Konsultasi ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Hasil dari konsultasi dan koordinasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan anggaran daerah yang lebih tepat sasaran serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
