BATULICIN – Jurnalis Tanah Bumbu mengusulkan adanya ruang Pers di Sekretariat DPRD Tanah Bumbu.
Usulan itu disampaikan dalm Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Standar Pelayanan yang digelar Sekretariat DPRD Tanah Bumbu, Kamis (10/7/2026).
Selain penyediaan ruang pers DPRD juga diminta meningkatkan standar waktu pelayanan informasi bagi wartawan.
Heriyanto, perwakilan jurnalis menutrukan, keberadaan ruang kerja khusus bagi wartawan dengan fasilitas internet yang memadai akan mendukung aktivitas peliputan di lingkungan DPRD.
Selain itu, usulan adanya standar waktu pelayanan terhadap permintaan dokumen publik, seperti draf rancangan peraturan daerah, hasil rapat paripurna, maupun agenda kerja DPRD agar keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan terukur.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Tanah Bumbu, M. Rus’an Rusbandi, mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pihaknya memastikan setiap alur pelayanan di Sekretariat DPRD memiliki kepastian hukum, kepastian waktu, dan kepastian biaya.
“Masukan dari akademisi, media, mahasiswa, maupun tokoh masyarakat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan standar pelayanan,” ujarnya.
Paparan teknis dalam forum tersebut disampaikan Pejabat Fungsional Perancang pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, M. Saiful Anwar, yang menjelaskan mekanisme penyusunan standar pelayanan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Forum ini diikuti unsur akademisi, mahasiswa, pers, dan tokoh masyarakat yang menyampaikan berbagai masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD Tanah Bumbu.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan terhadap rancangan Standar Pelayanan yang telah telah melalui pembahasan.
